Suara Sumatera -
Analis Sosial Politik UNJ, Ubedilah Badrun menyoroti kehadiran vonis untuk menunda pesta demokrasi pada tahun 2024.
Dirinya teringat sesuatu karena hal ini, yakni wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan bawahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Terdapat sebuah keterkaitan erat antara hal tersebut dengan keberanian memunculkan vonis kontroversial ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Baca Juga:Profil Nicke Widyawati, Dirut Pertamina yang Diguncang Kebakaran Depo Plumpang
“Putusan menunda pemilu tersebut jika kita cermati senada atau serupa dengan keinginan orang-orang Istana,” kata Ubed di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).
PN Jakpus mengabulkan seluruh permohonan Partai Prima melawan KPU. Tiga majelis hakim yang mengadili yakni hakim T Oyong (ketua), Bakri dan Dominggus Silaban (anggota) diyakini banyak kalangan telah melampaui wewenang.
Ubed menilai tidak mungkin hakim PN Jakpus yang statusnya kelas IA khusus berani mengadili perkara yang bukan kompetensinya. Faktor diduga melatarbelakangi sehingga tidak lepas dari upaya pihak-pihak yang gencar menyuarakan penundaan pemilu.
Istana harus ikut bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Dia turut menyebut nama-nama kalangan Istana yang sedari awal militan menyuarakan aspirasi tersebut
Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia hingga Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan lingkaran Istana yang secara terbuka menyuarakan agenda menunda pemilu.
Baca Juga:Halau Gajah Liar di Aceh Jaya, BKDA Kerahkan Personel dan Dua Ekor Gajah Jinak
“Ada semacam skenario besar agenda menunda pemilu dan perpanjang periode ini karena muncul berkali-kali lebih dari satu tahun terakhir ini,” ujar Ubed.
Presiden Jokowi turut menjadi sorotan atas gaduh wacana tunda pemilu. Kendati tahapan pemilu berjalan namun sikap Jokowi yang diketahui dalam rapat kabinet pernah meminta para pihak menghentikan wacana tunda pemilu menjadi ambigu karena membiarkan Bahlil hingga Luhut tetap menjabat hingga PN Jakpus mengeluarkan putusan menggegerkan.
“Bisa juga disimpulkan bahwa dibelakang orang-orang istana itu ada sosok yang paling bertanggungjawab dari narasi yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi itu yaitu Presiden Jokowi,” katanya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
