Suara Sumatera - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku belum menemukan atau menerima laporan indikasi aliran pendanaan politik di Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
Bawaslu juga belum menerima laporan penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana narkoba ke Pemilu 2024.
"Belum ada. Biasanya teman-teman PPATK memberi tahu, tapi sampai sekarang belum," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja melansir Antara, Rabu (31/5/2023).
Dirinya berharap tidak ada peserta pemilu memanfaatkan pendanaan dari jaringan narkotika untuk berkontestasi di Pemilu 2024.
Baca Juga:Hasil IBL 2023: RANS PIK Akhiri Seri Yogyakarta dengan Kemenangan
"Semoga tidak ada di level mana pun," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik di Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.
Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan indikasi itu bukan merupakan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.
"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," jelasnya.
Pihaknya dan jajaran melakukan pemetaan dan antisipasi dana-dana ilegal dari peredaran gelap narkoba mengalir dalam Pemilu 2024.
Dari hasil pemetaan sementara yang dilakukan, belum ada indikasi tersebut ditemukan.
Baca Juga:Tak Terima Dipecat dari Polri, Irjen Teddy Minahasa Nyatakan Banding
"Makanya saya bilang tadi untuk antisipasi lakukan pemetaan terhadap rencana kontestasi di 2024. (Hasilnya) belum ada,” katanya.
