Suara Sumatera - Anggota DPR RI, Fadli Zon menyebut proposal Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait dengan perang Rusia dan Ukraina merupakan paling realistis.
Sebab hingga kini perang Rusia dan Ukraina terus berkecamuk. Kekinian, bendungan raksasa di Ukraina jebol dan berdampak terhadap ribuan orang.
"Usulan Pak Prabowo soal penyelesaian konflik/perang Rusia-Ukraina adalah usulan paling realistis dan bisa dilakukan dengan cepat untuk de-eskalasi situasi," kata Fadli Zon di akun Instagramnya, Rabu (7/6/2023).
Fadli Zon menyampaikan bahwa PBB juga tak seolah tak berdaya dalam menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina.
Baca Juga:'Saya Bisa Diperhitungkan' Respon AHY Usai Namanya Masuk Radar Cawapres Ganjar Pranowo
"Sekaligus meningkatkan peran PBB yang terlihat tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa sekarang ini," tukasnya.
Diketahui, Menhan Prabowo Subianto mencuri perhatian Presiden Joko Widodo terkait proposal perdamaian tentang perang Rusia dan Ukraina.
Proposal itu disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, yang digelar akhir pekan.
Namun, sayangnya proposal itu mendapatkan tanggapan negatif dari Ukraina karena dianggap lebih pro ke Rusia. Prabowo mengusulkan lima saran perdamaian untuk menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.
Usulan pertama Prabowo adalah kedua negara melakukan gencatan senjata. Kedua, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengusulkan agar Ukraina dan Rusia mundur 15 kilometer ke baris belakang dan depan masing-masing negara.
Baca Juga:Klaim Tak Ada Aturan Anak Buah Wajib Setoran ke Atasan, Polri: Tak Boleh, akan Berhadapan Hukum
Tak hanya itu, Prabowo mengusulkan keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara.
Terkait dengan pasukan pemantau dan PBB, Prabowo mengusulkan agar diisi dengan kontingan dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Lalu terakhir, Prabowo mengusulkan agar PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan penduduk dari sejumlah wilayah sengketa.
